Pembinaan dan Bahasa Hukum (Pembahu)

 

Tentang KKLP Pembahu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014, Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu merupakan Unit Pelaksana Tenis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Untuk itu, Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) hadir untuk menunjang capaian kinerja tersebut agar dapat terlaksana secara lebih profesional.

Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan dan Bahasa Hukum merupakan salah satu dari tujuh KKLP yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum bertujuan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa dan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa serta meningkatkan mutu daya ungkap bahasa yang ditempuh melalui upaya peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah serta peningkatan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia.

KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum memiliki lima area kegiatan secara umum, yaitu penelitian atau pengkajian, peningkatan kompetensi anggota KKLP, diseminasi kepakaran, publikasi (termasuk di dalamnya bahan publikasi pembinaan bahasa dan sastra), dan layanan profesional.

Secara keseluruhan, capaian kerja KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum ditentukan oleh indikator tertentu. Indikator tersebut adalah meningkatnya jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya dan meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina penggunaan bahasanya. Tercapainya indikator tersebut menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum.

 

Hubungi Kami

Koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum:

Resy Novalia, S.Pd.

Nomor Ponsel: +62 852-1234-5886

Pos-el : resy.novalia@kemdikbud.go.id

 

 

Berita KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum